Swasembada Pangan, Papua Jadi Korban

Tanah Papua paling tidak dari tahun 1967 sudah "diperkosa" oleh negara Indonesia. Entah apa salah rakyat Papua sehingga mereka kerap dikorbankan demi keinginan pemerintah pusat Indonesia. Katanya untuk kepentingan bangsa. Benarkah? Kalau iya, jangan-jangan kita yang berada di luar Papua diam-diam sudah menikmati hasil dari "pemerkosaan" itu.

1967. Lewat rezim Orde Baru, di dataran setinggi 4000 mdpl PT Freeport mengeruk emas dan tembaga yang dijual tanpa memberi untung masyarakat sekitar. Tanah tersebut berada di wilayah Papua Barat, yang baru masuk dalam NKRI tahun 1969. Ini adalah mula-mula pengorbanan rakyat Papua untuk negara yang waktu itu mengalami krisis ekonomi.

Sekarang. Melalui rezim Prabowo dengan ambisi swasembada pangannya, atau di era Jokowi dengan program lumbung pangan seluas 1,2 juta hektar, Papua kembali dikorbankan. Kali ini untuk ketahanan pangan entah di tengah krisis apa, yang belum terjadi. Pendahulu mereka, SBY pada 2010 lebih-lebih Soeharto juga melakukan hal serupa. Tentu saja pembukaan lahan untuk proyek itu menghabisi pohon-pohon yang punya fungsi penting dalam keseimbangan alam.

Bukankah yang demikian itu termasuk penjajahan? Dengan belum menyentuh soal perampasan tanah, penyeragaman pangan merupakan perbuatan kolonial. Adalah gastro-kolonialisme, jenis penjajahan yang memaksa orang-orang terjajah untuk mengonsumsi jenis makanan yang bukan berasal dari tanah mereka. Beragam jenis makanan tersedia dari tanah dan kearifan lokal mereka. Tapi, mereka dibuat bergantung pada makanan hasil penyeragaman. Makanan pokok khas Papua adalah sagu. Namun, tanah mereka malah disulap jadi lahan pertanian padi, jagung, serta singkong dan tebu.

Selain swasembada pangan, Prabowo juga mencanangkan swasembada energi. Dikutip dari DW.com, dalam rapat percepatan pembangunan di Papua (16/12/2025) Prabowo menyinggung pengembangan bahan bakar alternatif dari tebu dan singkong, yang diolah menjadi bioetanol untuk mendukung kemandirian energi nasional. Ia menargetkan dalam lima tahun semua daerah dapat mandiri secara pangan dan energi. 

Pemutaran film Pesta Babi (2026) di berbagai kota membuka pikiran serta membunyikan keresahan orang-orang tentang bagaimana tangan kekuasaan mencengkeram Papua dengan segala ketidakberdayaan, bersamaan upaya perlawanan masyarakat adat yang penuh keterbatasan. Dikira saja seberapa berpengaruh gerakan "Salib Merah" seperti ditampilkan dalam film, untuk menghalau perusahaan yang sewenang-wenang mengambil tanah sumber kehidupan masyarakat pribumi? Ditambah campur tangan militer yang alih-alih melindungi justru membuat rasa takut kepada orang-orang Papua. Kesaksiaan mereka yang menerima kekerasan tersaji di dalam film.

Kalau kita yang di luar Papua melihat potret persoalan tersebut dengan hitam-putih, dalam arti perusahaan vis a vis masyarakat Papua secara keseluruhan, mungkin kita perlu lebih zoom in lagi jarak pandangnya. Bahwa masyarakat yang menolak tanah Papua dirampas perusahaan berhadapan pula dengan sesamanya, sama-sama orang Papua. Mereka tentu mendapat imbalan atas kerja mereka dari perusahaan. Sehingga tidak bisa pula disalahkan. Apa yang membuat mereka menerima pekerjaan itu? Faktornya bisa banyak. Dari ekonomi hingga pendidikan. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab dengan itu, tentu saja Negara.

Kamis malam usai film Pesta Babi selesai diputar, kami warga Pekalongan berdiskusi. Hadir di sana seorang pemuda asli Papua. Ia mengatakan, orang Papua sangat mencintai Indonesia. Tapi sebagaimana adanya, orang yang semakin mencintai semakin berisiko juga terluka. Seorang lelaki Papua paruh baya dalam film itu pun ungkap kekecewaan pada Negara yang katanya akan melindungi orang Papua. "...Percuma kita hidup di bawah naungan merah putih, ternyata merah putih tidak melindungi kami. Tidak anggap kami sebagai rakyatnya."

Nonton Film Pesta Babi, Lalu Apa?

Berbagai daerah di Indonesia menyelenggarakan nobar film Pesta Babi. Penyelenggaranya bervariasi, mulai dari organisasi mahasiswa, komunitas, kedai kopi, sekolah, sampai jamaah pengajian. Dandhy Laksono, salah seorang director film tersebut di podcast Bocor Alus Politik mengungkap impresi orang-orang setelah menonton Pesta Babi. Bahwa para penonton yang tersebar di banyak daerah itu merasa yang dialami Papua terjadi juga di tempat mereka;

Bahwa para penonton punya kegelisahan dan kemarahan atas kebijakan pemerintah yang tidak menyejahterakan rakyat; Bahwa para penonton menemukan jenis tontonan durasi panjang yang kontemplatif serta membentuk perspektif yang melepaskan mereka dari kejenuhan mengonsumsi konten singkat di media sosial; Terakhir, metode nobar disukai generasi digital native.

Lalu, usai melihat kenyataan di Papua lewat film Pesta Babi mau apa selanjutnya? Sampai di situ dulu. Aku takut kalau banyak penonton antusias mau menonton film itu karena fomo saja. Nobar di UNIKAL Kamis malam kemarin kita niatkan untuk konsolidasi buat menyikapi isu baik terkait Papua pun Pekalongan yang diakui masih related. Tapi, pas film selesai, penonton yang sampai 200 orang hanya menyisakan puluhan saja. Padahal setelahnya ada sesi diskusi atau maksimal konsolidasi.

Tidak salah sih. Film Pesta Babi pada dasarnya dibuat untuk membuka mata orang-orang tentang fakta memilukan rakyat Papua. Misal, tidak ada dalam algoritma media sosial berita ribuan rakyat Papua hidup mengungsi di tanah mereka sendiri. Pesta Babi memberitakan itu.

Sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan, mengutip dari kawanku, Azlan, kita perlu beraliansi. Mengorganisir diri, menghimpun resources untuk melakukan gerakan. Dalam bentuk apa saja. Gerakan Salib Merah saja bahkan mungkin hanya punya dampak kurang dari 10% untuk mencegah perusahaan tidak merusak ekosistem di sana. Orang-orang suku Awyu atau suku Muyu, dan suku-suku lainnya membutuhkan kita yang berada di luar Papua. Mungkin hanya 0 koma sekian persen dampaknya. Tapi, jika diakumulasi dari banyak gerakan hasilnya akan banyak juga. Pekalongan sendiri menyisakan banyak persoalan ekologi. Lebih luas, krisis iklim menghantui semua wilayah di planet Bumi. Papua, kata Dandhy Laksono, adalah separuh paru-paru terakhir yang dipunya Indonesia, nahasnya dari separuh itu telah hilang separuh lagi. Jadi?

Referensi:

https://www.dw.com/id/ambisi-bioetanol-prabowo-bawa-ancaman-risiko-ekologis-papua/a-75212418 (diakses 16 Mei 2026)