MBG Lagi, MBG Lagi

Motif Makan Bergizi Gratis (MBG) selain pemenuhan gizi, adalah penyeragaman. Sekarang anak-anak mengalami penyeragaman berlapis. Setelah sistem pendidikan yang sudah cukup menyeragamkan pikiran, kini MBG masuk sekolah dan secara tidak langsung anasir militer pun disusupkan di sana. Militer, kita tahu memakai sistem satu komando. Sangat kental sekali dengan penyeragaman di aspek apa pun itu.

Sifat militer yang begitu tidak salah. Karena, itu berkaitan dengan fungsinya dalam menjaga keutuhan negara dari ancaman eksternal. Namun, yang salah ialah menerapkan style militer ke dalam kehidupan sipil. Setahun lebih usia rezim Prabowo Subianto seharusnya kita telah menyadari bahwa dirinya yang sangat mencintai dunia militer tersebut ingin sharing kecintaannya ke seluruh rakyat Indonesia. Lewat MBG inilah salah satunya.

Food tray stainless-steel adalah nama lain dari yang pekerja SPPG sebut sebagai 'ompreng'. Apakah kita, orang sipil familiar dengan food tray stainless-steel? Aku kira banyak yang tidak. Sebab pemakainnya terbatas di beberapa tempat saja, yakni: rumah sakit, barak militer, dan penjara.

Menarik, kata Muhidin M. Dahlan dalam opininya di Jawa Pos edisi 11 Januari 2025 tentang program Makan Bergizi Gratis:

Sekolah yang biasanya menjadi madrasah bagi siswa bertanya mengapa ini mengapa itu, kini tradisi kritik menjadi praktik subversif dalam sistem barak dan penjara yang menginginkan kepatuhan total dan ketertutupan.

Sudah menjadi bagian dari sistem itu melarang ambil gambar dan "membawa keluar" apa yang ada di atas nampan "makanan bergizi" itu. Guru yang biasanya jadi pamong, perlahan berubah menjadi sipir. Sebab wajah dari sistem ini tercermin dalam wadah berukuran 20 cm x 25 cm itu. Apa yang ada di wadah itu, seperti itulah sejatinya wajah program ini.

Karakter Prabowo Subianto mempengaruhi pola pemerintahannya secara keseluruhan. Boleh dikata sarat otoritarianisme. Paling dekat, dalam banyak pidatonya yang kita lihat dari balik layar gadget, presiden kerap bersikap angkuh yang memperlihatkan bahwa ia berkuasa secara total atas negara ini.

Kemudian, kebijakan-kebijakan yang ada seperti memaksakan kehendaknya dan bergeming mendengar rakyat yang menyuarakan ketidaksepakatan. Rakyat tidak sepakat bukan tidak suka Prabowo, tapi karena memang ada banyak kekeliruan dalam kebijakannya.

Lagi. Tak berhenti di situ. Dalam rezim Prabowo teror kepada orang-orang yang mengkritik presiden secara khusus dan pemerintah secara umum pun lancar di mana-mana. Terang, ini dimaksudkan sebagai peringatan untuk yang lainnya agar tidak perlu repot memperbaiki kebijakan lewat kritik. Seolah mereka berkata, "Biarkan presiden dan pemerintah yang melakukan semuanya. Kalian tinggal duduk manis. Nurut apa kata kami."

Sialnya, hal semacam itu juga menghantui masyarakat kabupaten sini. Terpampang jelas ada barisan "penangkal kritik" berbentuk laskar yang bahkan terlembaga. Di permukaan pemimpin kabupaten sini memang terlihat ramah pada masyarakat kecil. Sehingga pantas bila mereka diembusi isu-isu abuse of power bupatinya pikiran mereka akan tertahan oleh citra ramah dan baik hati yang mereka terima. Seperti itulah cara kerja populisme. Tidak bupati tidak presiden.

Gus Dur pernah berpendapat bahwa, "penyeragaman melalui teror itu“ telah menjadi bagian yang membentuk hidup kita saat ini, yang pada akhirnya memaksa umat manusia untuk tidak menghargai hal-hal lain di luar teknologi persenjataan".

Dalam tulisannya Gus Dur memaparkan kondisi pasca Perang Dunia II yang tidak terlepas dari "keseimbangan kekuasaan". Maksudnya di sini adalah negara-negara di dunia khususnya aktor-aktor PD II alih-alih menghilangkan niat berperang setelah tragedi bom atom di tahun 1945, mereka sekarang menyimpan senjata nuklir yang lebih mematikan. Hal itu tentu saja adalah ancaman bagi umat manusia. "Keseimbangan kekuasaan" memang diperlukan untuk mencegah perang. Tapi kalau kita tahu faktanya demikian kita pasti berpikir: seharusnya tidak begitu. Dari sana tidak heran teknologi persenjataan menjadi sesuatu yang berharga bagi negara mana pun di dunia. Perang selalu berakar pada kondisi antara dua atau lebih pihak yang tidak sepaham. Di dalam negeri teror dilakukan untuk menyingkirkan mereka yang tidak sepaham dan tidak setuju.

Lanjut Gus Dur, ...dikombinasikan dengan penyeragaman di berbagai bidang kehidupan, seperti diuraikan di atas (selera makanan, pakaian, hiburan, pen.) “menggiring” umat manusia kepada sebuah keadaan yang seolah-olah tidak menghargai karsa pribadi (individual initiative) kecuali jika datang dari seorang “pemimpin.” Dengan demikian, kita jatuh ke dalam sebuah kontradiksi/pertentangan antara upaya penyeragaman berbagai bidang kehidupan di satu pihak dan prakarsa sang pemimpin di pihak lain.

Prakarsa pemimpin yang menyeragamkan sedang terjadi sekarang ini. Tulisan Gus Dur berjudul Dapatkah Keberagaman Dipertahankan? tersebut aku dan kawan-kawan membahasnya Rabu malam kemarin. Seorang kawan yang bertugas jadi pemantik diskusi menyajikan pengandaian di mana terdapat pemimpin atau pemerintah yang "bekerja" dan masyarakatnya hanya mengekor. Hasilnya mungkin akan bagus, tapi banyak kepalsuan. Seperti program MBG yang merupakan hasil kerja pemerintah. Datang dari atas diterapkan ke bawah. Banyak individual initiative diabaikan karena saking ambisinya pemerintah mengerjakan program tersebut. MBG mungkin akan bagus hasilnya. Ya minimal dari tes IQ siswa yang menerima makanannya. Lalu, Koperasi Merah Putih. Konsep koperasi yang seharusnya berangkat dari masyarakat dan untuk masyarakat, ini malah diturunkan dari atas dan masyarakat dipaksa mengerjakannya. Maksudnya apa, cuk?